POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah disebut menggelontor dana Rp90,45 miliar untuk biaya influencer di media sosial.
Hal itu menjadi bukti bahwa penguasa tidak peduli dengan beban dan kesulitan rakyat.
Demikian disampaikan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Edy Mulyadi kepada wartawan, Jumat (21/8/2020).
Hal itu didasarkan pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).
“Ketika sebagian besar rakyat pontang-panting berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang harganya makin tak terjangkau, penguasa seenaknya menggelontorkan dana amat besar untuk influencer,” kata Edy.
Sebagai rakyat, Edhy mengaku tak rela anggaran negara dipakai pemerintah membayar influencer.
Apalagi, uang yang digunakan pemerintah itu diperoleh dari rakyat.
“Sebagai rakyat saya tidak rela uang pajak saya digunakan untuk membiayai rezim humas,” tegasnya.
Karena itu, harus ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat secara ilegal itu.
“Harus ada pertanggungjawaban. Bukan hanya di dunia, tetapi hingga akhirat,” tegasnya lagi.
Sebelumnya peneliti ICW Egi Primayogha mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan dana Rp90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014.
ICW mengumpulkan data itu dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Namun, total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital sejak 2014 mencapai Rp 1,29 triliun.
Kenaikan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017. Pada 2016, anggaran untuk aktivitas digital hanya Rp606 juta untuk 1 paket pengadaan saja.
Namun pada 2017, angkanya melonjak menjadi Rp535,9 miliar untuk 24 paket pengadaan.
“Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar,” ungkapnya.
“Bisa jadi lebih besar dari Rp1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah,” kata Egi.
Egi mengatakan, instansi yang paling melakukan banyak aktivitas digital ialah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket.
Disusul Kementerian Keuangan (17 paket), lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (14 paket).
Anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI.
Memang jumlah paket pengadaannya lebih sedikit dibanding Kementerian Pariwisata, tetapi nilai pengadaannya mencapai Rp937 miliar.
(jpnn/ruh/pojoksatu)